Mendagri Minta Satpol PP Persuasif Menegaskan PPKM : Jangan Sama Dengan Preman!!!

  • Whatsapp

CUPANG99 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mengutamakan pendekatan persuasif dalam penegakan aturan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Tito meminta Satpol PP tidak menyamai premanisme. Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan (briefing) langsung kepada Kepala Satpol-PP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual, Senin (19/7/2021). “Jangan samakan Satpol PP dengan preman. Ini hanya pakaian keren, tapi etika dan perilaku seperti preman tidak boleh terjadi. Satpol PP ini adalah profesi mulia, profesi terhormat, yang dibutuhkan masyarakat,” kata Tito.

Mendagri menjelaskan, dalam penegakan aturan oleh satuan kepolisian, termasuk Satpol PP, ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Upaya persuasif dan sosialisasi merupakan tahap awal, sedangkan penegakan hukum dengan upaya paksaan merupakan upaya terakhir, dengan catatan jika memang diperlukan. “Ini untuk menertibkan masyarakat, tapi petugas lapangan, anggota kami, agar mereka benar-benar melakukan tindakan persuasif terlebih dahulu, upaya pemaksaan adalah upaya terakhir, jika perlu,” katanya. Ia juga mengatakan, aturan yang tertuang dalam kebijakan PPKM tetap perlu ditegakkan secara tegas.

Prinsip penegakan hukum koersif merupakan upaya terakhir yang dapat digunakan, itupun harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan budaya yang berlaku di masyarakat. “Selama langkah persuasif bisa dilakukan, sosialisasi masif dipatuhi, maka penegakan dengan menggunakan kewenangan, paksaan, adalah jalan terakhir,” katanya. Mendagri juga menjelaskan, pelaksanaan PPKM ditujukan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi. Salah satunya, dengan membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Namun, pihaknya tidak membenarkan adanya upaya kekerasan dalam menertibkan masyarakat. “Kita tetap tegas, tapi kita harus manusiawi, berperikemanusiaan, berbahasa santun dan tidak menggunakan kekuatan berlebihan,” ujarnya. Dengan arahan yang diberikan terkait aturan penegakan hukum PPKM tersebut, diharapkan Kepala Kasatpol PP memberikan penjelasan kepada jajarannya agar mampu mengendalikan diri, menjadi polisi yang profesional dan mengedepankan etika dan moral. Tak lupa, dalam menjalankan tugasnya, Satpol-PP juga dibekali dengan kode etik yang terikat dengan peraturan perundang-undangan yang perlu dikedepankan.

Related posts

banner 468x60