Ojol hingga Pelaku Seni Bakal Dapat Kucuran Bansos dari Pemprov Jabar

  • Whatsapp

CUPANG99 – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan mengucurkan dana bansos kepada pedagang kaki lima, ojek online, pelaku seni budaya yang terkena dampak Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Alokasi dana yang disiapkan sekitar Rp. 50 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar Dodo Suhendar mengatakan, prioritas pemberian bansos akan menyasar warga non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau mereka yang tidak mendapat bantuan formal baik dari pusat maupun kabupaten/kota. .

“Berdasarkan hasil rapat terakhir Sekda dengan OPD, terkait target non-DTKS. Dari Disparbud, KUKM, Tenaga Kerja dan Perdagangan Perindustrian, bantuan Pemprov Jabar diarahkan kepada profesi-profesi yang menunjang pembangunan daerah. pemulihan ekonomi, seperti PKL, masyarakat seni dan budaya, termasuk juga ojol tadi, tapi ini masih berupa masukan,” kata Dodo dalam konferensi pers online.

Dodo mengatakan, selain bantuan dari provinsi ini, ada 14 pintu bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari PKH Reguler Triwulan III, BPNT, Bansos Rp. 300 ribu, Bantuan Beras Cadangan Pemerintah untuk KPM, BST, Bantuan Beras Tambahan Pemerintah Kabupaten/Kota, Bantuan Beras dari Dana Non APBN dari Kantor Sekretariat, Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten dan Kota, BLT Dana Desa, Bantuan Usaha Mikro, Listrik Bantuan Diskon, Kartu Prakerja hingga bantuan Subsidi Kuota Internet.

“Untuk konfirmasi masuk atau tidak, linknya ada di kementerian social.go.id. Kemarin (tahun lalu) dana bansos provinsi ada di Pikobar. Di sana kita bisa melihat dengan memasukkan nama saya, apakah saya menerima bantuan? atau apa, kalau ada, bantuannya DTKS atau non DTKS. Kalau akses di lapangan sulit, ada pilar sosial dan TKSK, Karang Taruna atau PSM,” ujarnya.

Pihaknya mencatat ada 10.129.949 KPM (keluarga penerima manfaat) dan 4.362.641 orang yang menerima manfaat dari berbagai jenis bantuan tersebut. Meski begitu, dia tidak memungkiri bahwa saat ini banyak masyarakat yang terdampak sehingga rawan masuk kategori miskin baru.

“Kami akan membuka semacam posko pengaduan dan informasi, untuk memudahkan mereka yang tidak terdaftar dalam bantuan apapun. Kami juga sedang mengumpulkan data dari kabupaten/kota mengenai data penerima,” pungkasnya.

Related posts

banner 468x60