Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Di Bawah Umur Masih Tinggi di Kabupaten Blitar

  • Whatsapp

CUPANG99 – Hari ini adalah Hari Anak Nasional. Di Kabupaten Blitar, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih tergolong tinggi.

Menurut data Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pemerintah Kabupaten Blitar, sejak Januari hingga Juni 2021 terdapat 29 kasus anak yang menjadi korban. Rinciannya, ada 11 kasus kekerasan seksual, enam kasus pelecehan seksual, dua kasus perdagangan manusia, delapan kasus kekerasan fisik dan dua kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

ABH disini adalah anak sebagai korban, anak sebagai pelaku dan anak sebagai saksi.”Dari jumlah itu, masih seperti tahun sebelumnya kekerasan seksual didominasi dengan 11 kasus. Dan dari penyuluhan kami, pelaku masih dilakukan oleh orang terdekat korban,” kata Kepala DPPBP3A Pemerintah Kabupaten Blitar, Eka Purwanta kepada detikcom. , Jumat (23/7/2021).

Jumlah ini, menurut Eka, meningkat dibandingkan 2020. Pada periode yang sama Januari hingga Juni hanya ada 25 kasus. Tercatat ada 45 kasus anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Blitar selama tahun 2020.

Bagi Eka, kondisi pandemi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kasus. Eka menilai masyarakat lebih terbuka dan berani melaporkan kasus ini kepada pihaknya dan aparat penegak hukum. Gencarnya sosialisasi tentang pentingnya hak hukum bagi korban hingga ke tingkat keluarga dinilai sangat efektif membuka tabir kasus yang sebelumnya hanya aib bagi keluarga dan korban.

“Mereka dengan sukarela melapor ke kami atau polisi. Mereka sepertinya punya tempat curhat dan sangat butuh perlindungan. Karena rata-rata korbannya masih SD, jadi peran orang tua sangat penting untuk melapor ke P2TP2A,” dia berkata.

Tugas utama P2TP2A, lanjut Eka, adalah memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada anak. Bagian Hukum P2TP2A Kabupaten Blitar, Yulis Hastuti menjelaskan, dalam beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak, ada yang dilaporkan langsung ke polisi, ada pula yang dilaporkan ke satgas PPA di desa atau kelurahan.

Laporan dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak kemudian diusut dengan mendatangi langsung keluarga korban dan korban. Hal ini untuk memastikan bahwa para korban telah mengalami dan memang menjadi korban. Pelayanan P2TP2A sebelum kasus dugaan masuk ke ranah hukum, untuk bidang hukum memberikan pemahaman kepada orang tua korban tentang proses hukum.

Sedangkan di bidang psikologi, konseling psikologis diberikan agar korban mau melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian, baik orang tua maupun korban sudah siap mental saat kasus tersebut dilaporkan ke polisi.

“Kami berharap P2TP2A selama proses hukum, baik di penyidikan, kejaksaan atau pengadilan negeri, terlibat. Namun, terkadang kasus yang dilaporkan langsung ke polisi tidak dikomunikasikan kepada kami. Bagi kami ini menjadi kendala. Karena orang tua korban dan korban tidak mendapatkan bantuan hukum.

“Nah, ketika ada kekurangan bukti dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu adanya saksi, itulah yang membuat masyarakat takut dan tidak mau melanjutkan proses hukum,” pungkasnya.

Related posts

banner 468x60